Hukum

SISTEM KERJA KONTRAK MENURUT KEPUTUSAN MENTERI NO.100 TAHUN 2004

Abu Ghifari | Minggu, 28 Mei 2017 - 14:16:56 WIB | dibaca: 607 pembaca

Setelah sebelumnya membahas mengenai Sistem Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) menurut peraturan Pemerintah yang tercantum dalam UU NO.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka selanjutnya kita akan membahas peraturan pemerintah yang lainnya yaitu Keputusan Menteri NO.100 tahun 2004.
Ada dua jenis Perjanjian Kerja yang diatur dalam Keputusan Menteri ini yaitu Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya ( PKWTT ).
Yang dimaksud dengan  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT )  adalah perjanjian kerja antara pekerja / buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu, Sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja / buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap
Syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT diantaranya tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri dapat menetapkan ketentuan PKWT khusus untuk sektor usaha dan atau pekerjaan tertentu, PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu dan perjanjian ini dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Apabila pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. Oleh karena itu dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA SIFATNYA
YANG PENYELESAIANNYA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN
Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT. Pembaharuan tersebut dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja dan selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) tersebut tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha.Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.
 
PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERSIFAT MUSIMAN
PKWT selanjutnya ialah Pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca. Perjanjian yang dilakukan untuk pekerjaan ini hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.
PKWT yang dibuat untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman hanya berlaku untuk pekerja / buruh yang melakukan pekerjaan tambahan dan Pengusaha yang mempekerjaan pekerja / buruh berdasarkan PKWT harus membuat daftar nama pekerja / buruh yang melakukan pekerjaan  tambahan.Berbeda dengan PKWT sebelumnya untuk PKWT ini tidak dapat dilakukan pembaharuan perjanjian. Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU
PKWT dapat dilakukan dengan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. PKWT sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun serta tidak dapat dilakukan pembaharuan.
PKWT sebagaimana dimaksud hanya boleh diberlakukan bagi pekerja / buruh yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan.
Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan yang telah dibuat maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.

PERJANJIAN KERJA HARIAN ATAU LEPAS
Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.
Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT. Perjanjian kerja harian lepas yang memenuhi ketentuan ini dikecualikan dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya.
Pengusaha wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh dan disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak mempekerjakan pekerja/buruh.
Perjanjian kerja harian lepas yang dimaksud dapat dibuat berupa daftar pekerja / buruh yang melakukan pekerjaan sekurang-kurangnya memuat:
1. Nama / alamat perusahaan atau pemberi kerja
2. Nama/ alamat pekerja / buruh.
3. Jenis pekerjaan yang dilakukan
4. Besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.
5. Daftar pekerja/buruh.

PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten / kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan dan PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerjaDalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka hak-hak pekerja / buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT.
Demikianlah penjelasan mengenai peraturan Perjanjian Kerja yang daiatur dalam UU No.13 Tahun 2003 dan juga Keputusan menteri No. 100 tahun 2004,semoga dengan adanya peraturan pemerintah ini dapat menjadi acuan semua pihak untuk dapat mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis Dinamis dan Berkeadila


Konsultasi dan Pengaduan Permasalahan Hubungan Industrial
Pimpinan Pusat Serikat pekerja Front (PP SPF)
Sekertariat :
JL. Petamburan III No. Tanah Abang Jakarta Pusat
Gedung PPIB ( Pusat Pengembangan Isalam Bogor ) JL. Pajajaran No. 10 Kota Bogor










Komentar Via Website : 17
Obat Ejakulasi Dini Di Apotik Kimia Farma
17 Oktober 2017 - 09:48:23 WIB
Obat Ejakulasi Dini Di Apotik Kimia Farma >> http://goo.gl/fCqaNE
Obat Penurun Gula Darah Di Apotik Kimia Farma
28 November 2017 - 09:52:30 WIB
Terbukti Secara Ilmiah <<<<>>>> http://goo.gl/wQdNsh
Obat Lemah Syahwat Di Apotik Kimia Farma
12 Desember 2017 - 09:11:26 WIB
Komposisi Walatra Bersih Wanita

http://goo.gl/Z2WmXp
Komposisi Walatra Bersih Wanita
12 Desember 2017 - 09:12:27 WIB
Komposisi Walatra Bersih Wanita

http://goo.gl/Z2WmXp
AwalKembali 12 Lanjut Akhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)