Hukum

Sistem Kerja Kontrak Menurut UU NO.13 TAHUN 2003

Abu Pasha | Selasa, 23 Mei 2017 - 08:35:29 WIB | dibaca: 964 pembaca

Seringkali kita menemukan adanya perselisihan antara pengusaha dengan pekerja dalam istilah hukum sering kita sebut dengan Perselisihan Hubungan Industrial, banyak sekali faktor penyebab perselisihan tersebut diantaranya dikarenakan adanya pelanggaran Normatif yang dilakukan oleh salah satu pihak ataupun adanya unsur kepntingan yang diluar Normatif.
Salah satu penyebab timbulnya Perselisihan Hubungan Industrial yang akan kita ulas yaitu permasalahan Sistem Kerja Kontrak / Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT).

PKWT atau Sistem Kerja Kontrak seringkali menjadi permasalahan klasik yang terjadi hampir di setiap negara karena pada dasarnya setiap pekerja selalu menolak dengan adanya Sistem Kerja Kontrak (PKWT), terutama di Indonesia setiap kali ada aksi Demonstrasi ataupun pada Momen tertentu seringkali disampaikan agar adanya  perhatian dari pemerintah yang mempunyai wewenang penuh dalam melaksanakan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan untuk menghapus ataupun merubah sistem PKWT kearah yang lebih baik lagi. 
Dari sekian banyak alasan yang mendasar ialah seringkali adanya pelanggaran Peraturan Sistem Kerja Kontrak oyang dilakukan oleh sebagian oknum pihak pengusaha padahal pemerintah sudah membuat aturan yang jelas yang tertuang dalam Undang-Undang,Peraturan Pemerintah ataupun Keputusan Menteri agar menjadi pedoman untuk mencapai hubungan Industrial yang harmonis< Dinamis dan Berkeadilan.

Dibawah ini kami akan review Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Kerja Kontrak (PKWT) yang tercantum dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 dan Keputusan menteri No.100 tahun 2004.
Sebelum kita membahas peraturan yang tercantum dalam keputusan Menteri terlebih dahulu kita ulas Peraturan yang tercantum dalsm Undang-Undang No.13 tahun 2003 diantaranya sebagai berikut :

Apa yang Dimaksud dengan hubungan Kerja? UU.No.13 Tahun 2003 Pasal 50
Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh

Bagaimana Perjanjian Kerja itu Dibuat? UU.No.13 Tahun 2003 Pasal 51
1.Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
2.Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan
   Peraturan perundang undangan yang berlaku.
 
Apa yang menjadi dasar perjanjian Kerja itu dibuat? UU No.13 Tahun 2003 Pasal 52-53 
Pasal 52
1.Perjanjian kerja dibuat atas dasar :
   a.kesepakatan kedua belah pihak
   b.kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
   c.adanya pekerjaan yang diperjanjikan;dan
   d.pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan Ketertiban umum, kesusilaan, 
   dan peraturan  perundang- undanganyang berlaku.
2.Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan 
   sebagaimana dimaksud dala ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
3.Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan 
   sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.
 
Pasal 53
Segala hal dan / atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja di laksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha. 

Apa Yang tercantum dalam isi Perjanjian Kerja? UU.No.13 Tahun 2003 Pasal 54 
1.Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat :
  a.nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
  b.nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
  c.jabatan atau jenis pekerjaan;
  d.tempat pekerjaan;
  e.besarnya upah dan cara pembayarannya;
  f.syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
  g.mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
  h.tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dani. tanda tangan para pihak dalam 
    perjanjian kerja
2.Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, 
    tidak  boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja 
    bersama,  danperaturan perundang undangan yang berlaku
3.Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya 
   rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh    
   dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. 

Bagaimana Ketentuan dan Perbedaan antara Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ( PKWTT)? UU.No.13 Tahun 2003 Pasal 55-58
Pasal 55
Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

Pasal 56
1. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas
3. jangka waktu; atau
4. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Pasal 57
1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan 
    bahasa Indonesia dan huruf latin.
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagai
    mana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
3. Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian
    terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang
    dibuat dalam bahasa Indonesia.                      

Pasal 58
1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja
2. Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana 
    dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.

Jenis Pekerjaan apa saja yang dapat menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)? UU.No.13 Tahun 2003 Pasal 59
1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu 
   yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
   a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
   b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama
      dan paling lama 3 (tiga) tahun;
   c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
   d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
      tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap
3. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
4. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk
    paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling
    lama 1 (satu) tahun.
5. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama
    7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara
    tertulis kepada pekerja / buruh yang bersangkutan.
6. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang
    waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian
    kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
7. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
   ayat (1), ayat (2),ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu
   tidak tertentu.
8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Apa yang dapat menyebabkan Status PKWT status PKWT dianggap berakhir? UU.No.13 Tahun 2003 Pasal 60-61
Pasal 60
1. Perjanjian kerja untuk  waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama
   3 (tiga) bulan.
2. Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha dilarang membayar
    upah dibawah upah minimum yang berlaku.

Pasal 61
1.Perjanjian kerja berakhir apabila :
a. pekerja meninggal dunia;
b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian
   perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja,
   peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya
   hubungan kerja.
2. Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan
   yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah
3. Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab
   pengusaha baru,kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi
   hak-hak pekerja/buruh.
4. Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat
   mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh.
5. Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/ buruh berhak mendapatkan hak haknya
   sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak hak yang telah diatur dalam
   perjanjian kerja,peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
 
Bagaimana Sanksi yang diterima apabila salah satu pihak mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT)? UU.No.13 Tahun 2003 Pasal 62

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Bagaimana Perubahan Status Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terjadi? UU.No.13 Tahun 2003 Pasal 63
1. Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat
   surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.
2. Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang kurangnya memuat keterangan :
   a.nama dan alamat pekerja/buruh
   b.tanggal mulai bekerja
   c.jenis pekerjaan; dan
   d.besarnya upah



Konsultasi dan Pengaduan Permasalahan Hubungan Industrial
Pimpinan Pusat Derikat pekerja Front (PP SPF)
Sekertariat    :
JL. Petamburan III No. Tanah Abang Jakarta Pusat
Gedung PPIB ( Pusat Pengembangan Isalam Bogor ) JL. Pajajaran No. 10 Kota Bogor










Komentar Via Website : 4
Obat Ejakulasi Dini Di Apotik Kimia Farma
17 Oktober 2017 - 09:48:32 WIB
Obat Ejakulasi Dini Di Apotik Kimia Farma >> http://goo.gl/fCqaNE
Radit
15 November 2017 - 15:37:37 WIB
Info yang menarik sekali http://bit.ly/2htM40M
Obat Penurun Gula Darah Di Apotik Kimia Farma
28 November 2017 - 09:54:33 WIB
Terbukti Secara Ilmiah <<<<>>>> http://goo.gl/wQdNsh
Komposisi Walatra Bersih Wanita
12 Desember 2017 - 09:13:32 WIB
Komposisi Walatra Bersih Wanita

http://goo.gl/Z2WmXp
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)