Hukum

TATA CARA PENCATATAN SERIKAT KE DINAS TERKAIT

Abu Ghifari | Minggu, 28 Mei 2017 - 14:34:22 WIB | dibaca: 723 pembaca

Serikat pekerja / serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja / buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja / buruh dan keluarganya.

Serikat pekerja / serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja / serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan,sedangkan Serikat pekerja/serikat buruh dalam perusahaan adalah serikat pekerja / serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja / buruh yang tidak bekerja di perusahaan. Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja / serikat buruh dan Konfederasi serikat pekerja / serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh.

Serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten / kota berdasarkan domisili, untuk dicatat.
Adapun syarat-syarat untuk melakukan pencatatan adalah sebagai berikut :
a. daftar nama anggota pembentuk
b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
c. susunan dan nama pengurus

Dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sekurang - kurangnya harus memuat :
a. nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh;
b. dasar negara, asas dan tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
c. tanggal pendirian
e. tempat kedudukan
f.  persyaratan menjadi anggota dan persyaratan pemberhentiannya
g. hak dan kewajiban anggota
h. persyaratan menjadi pengurus dan persyaratan pemberhentiannya
 i.  hak dan kewajiban pengurus
 j. sumber, tata cara penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan
 k. ketentuan perubahan anggaran dasar dan / atau anggaran rumah tangga

Pemberitahuan yang dimaksud menggunakan formulir sebagaimana yang telah tercantum dalam lampiran Kep-16/MEN/2001. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota sebagaimana dimaksud wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menangguhkan pencatatan dalam buku pencatatan.
Buku pencatatan sebagaimana dimaksud  sekurang-kurangnya memuat :
a. nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh
b. nama anggota pembentuk
c. susunan dan nama pengurus
d. tanggal pembuatan dan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga
f. nomor bukti pencatatan
g. tanggal pencatatan

Tanggal pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dilakukan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Menteri ini.

Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dapat menangguhkan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan dengan memberitahukan kelengkapan yang harus dipenuhi, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan Menteri ini.

Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini, maka berkas pemberitahuan dikembalikan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Keputusan Menteri ini.

Pengurus serikat pekeja/serikat buruh federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh setelah menerima nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatan organisasinya.

Dalam hal terjadi perpindahan domisili,pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawabdibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota di domisili baru dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran V Keputusan Menteri ini.

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dimana serikat pekerja/serikat buruh tercatat sebelumnya. Setelah menerima pemberitahuan pemindahan domisili harus menghapus nomor buku pencatatan serikat pekerja/serikat buruh tersebut.

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota domisili serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang baru. Setelah menerima pemberitahuan pemindahan domisili harus mencatat permohonan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh tersebut dan memberikan nomor bukti pencatatan.

Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, pengurus harus memberitahukan secara tertulis mengenai pasal-pasal perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan di lampiri anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang baru, dengan menggunakan formulir sebagaiman tercantum dalam lampiran VI Keputusan Menteri ini.

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud harus mencatat perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga serikat pekerja atau serikat buruh dalam buku pencatatan.

Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dinyatakan bubar dengan keputusan pengadilan sebagaimana maka setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, instansi pemerintah selaku penggugat memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten / kota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan Menteri ini'

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten / kota setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud diatas segera mencabut nomor bukti pencatatan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran X Keputusan Menteri ini.

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten / kota harus melaporkan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kegiatan pencatatan yang diatur dalam Keputusan Menteri ini secara berkala dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Keputusan Menteri ini.

Serikat pekerja/serikat buruh federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memberitahukan atau telah terdaftar berdasarkan Permenaker No Per.05 Men 1998 atau Kepmenaker No Kep.201/Men/1999 memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota dan diberi nomor bukti pencatatan baru selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri ini.Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 mulai berlaku,serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memberitahukan atau telah terdaftar berdasarkan Permenaker No. Per. 05/Men/1998 atau Kepmenaker No. Kep. 201/Men/1999 tidak memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai dengan Keputusan Menteri ini dianggap tidak mempunyai nomor bukti pencatatan.

  • Pasal 24 Undang-undang Nomor 21   Tahun 2000 tentang Serikat/Serikat Buruh
  • undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan   Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Tahun 1949 mengenai Berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1950);
  • Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. 



Konsultasi dan Pengaduan Permasalahan Hubungan Industrial
Pimpinan Pusat Serikat pekerja Front (PP SPF)
Sekertariat    :
JL. Petamburan III No. Tanah Abang Jakarta Pusat
Gedung PPIB ( Pusat Pengembangan Isalam Bogor ) JL. Pajajaran No. 10 Kota Bogor


 










Komentar Via Website : 17
Nengbo
17 September 2017 - 21:08:31 WIB
Obat Ejakulasi Dini Di Apotik Kimia Farma
17 Oktober 2017 - 09:48:03 WIB
Obat Ejakulasi Dini Di Apotik Kimia Farma >> http://goo.gl/fCqaNE
Obat Penurun Gula Darah Di Apotik Kimia Farma
28 November 2017 - 09:52:09 WIB
Terbukti Secara Ilmiah <<<<>>>> http://goo.gl/wQdNsh
Komposisi Walatra Bersih Wanita
12 Desember 2017 - 09:16:02 WIB
Komposisi Walatra Bersih Wanita

http://goo.gl/Z2WmXp
Ronioza
25 Desember 2017 - 06:24:46 WIB
makasih banget bos...
https://gitlab.com/jasaseohandal akan menjadi rekan. Sangat bagus jika https://xgitlab.cels.anl.gov/jasaseohandal anda sewa. Sekarang dengan harga https://cfsa-pmw.warwick.ac.uk/jasaseohandal murah. Kontak https://git.skewed.de/jasaseohandal saat ini. Baca selengkap https://gitlab.mpi-sws.org/jasaseohandal .
AwalKembali 12 Lanjut Akhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)